Senin, 08 April 2013

Anak Wartawan vs Anak PNS



SEJAK 28 Maret 2013 lalu status Saya berubah! Ya, dari Abah satu anak bergeser menjadi Abah dua anak. Tepat pukul 01.40 Wita, seorang bocah yang dikandung istri saya selama 9 bulan untuk pertama kalinya hadir di dunia ini. Dia adalah adik dari putra pertama saya Kenzie Dzakwan Dzaky An-Nasri. Dan atas restu Allah, bocah putih dan gagah ini saya beri nama Shinji Aufaa Zenobia An-Nasri.

Kehadiran Aufaa jelas membuat suasana kediaman kami berubah. Dari yang sebelumnya hanya terdengar suara kami bertiga (saya, istri dan Kenzie), kini bertambah satu lagi suara tangis bayi yang tak lain adalah Aufaa. Kehadiran Aufaa pun bisa dibilang berbeda dengan kehadiran Kenzie. Jika Kenzie yang lahir 20 Mei 2007 lalu berstatus sebagai putra seorang wartawan Kaltim Post, kini Aufaa hadir dengan status sebagai putra seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Saya dan Istri pun sering berguyon tentang hadirnya Aufaa sebagai putra seorang PNS. Entah kebetulan atau tidak, Aufaa seolah tak mau nongol di Rumah Sakit. Ya, jika Kenzie lahir melalui persalinan normal yang ditangani Dr Sapardi di Ruang Teratai RSUD AW Syahranie, Aufaa memilih lahir melalui tangan Bidan Rizkiah di Klinik Medika Rizkiah Jalan Sentosa. Padahal, saat Istri Saya mules, kami memilih RS Aisyah Jalan Dipenogoro untuk persalinan melalui bantuan Dr Nurul.

Namun, saat diperiksa sang Dokter, Aufaa memilih ogah keluar. “Sudah pembukaan 2, tapi masih tebal jalan lahirnya. Mungkin besok,” ujar Dokter Nurul. Karena alasan itulah, Istri saya memilih untuk minta pulang dan istirahat di rumah. Alasannya pun cukup realistis, Istri saya takut jika memilih menginap di Rumah Sakit dirinya akan dirangsang agar sang bocah cepat keluar. “Yang jelas sakit sekali kalau dirangsang. Mungkin anaknya memang belum mau keluar,” ujar istri saya.

Karena itulah kami memutuskan pulang dan berencana balik keesokan harinya. Kami pun memutuskan untuk pulang ke Sentosa, tempat orang tua dan mertua saya. Kami tak memilih Karang Paci, tempat di mana kami berteduh karena setidaknya dekat dengan orangtua membuat mental istri saya lebih kuat. Tapi diluar dugaan, tepat pukul 23.30 Wita, istri saya mengeluh sakit perut akut seperti ada sesuatu yang hendak keluar.

Saya pun putuskan membawanya ke Bidan terdekat yang jaraknya tak sampai 500 meter dari rumah orangtua kami. Benar saja, tak sampai 2 jam Aufaa akhirnya nongol atas bantuan Bidan Rizkiah. Subhanallah, dia terlahir putih dan gagah, mirip sekali seperti saya waktu kecil. Yang membedakan mungkin hanya kualitas warna kulitnya saja.. Hahahahahahahaha....

Begitulah guyonan kami yang menyebut jika Kenzie anak dokter dan Aufaa anak Bidan. Walau demikian, banyak perbedaan mendasar atas status saya sebagai PNS kini. Jika dulu saya minim waktu melihat perkembangan Kenzie karena kesibukan pekerjaan yang tak kenal waktu, kini saya punya banyak waktu melihat perkembangan Aufaa. Dengan pekerjaan yang mempunyai jam kerja lebih normal (07.30 wita-16.00 Wita), saya bisa menemani hari-hari Aufaa lebih banyak dan lebih detail.

Walau demikian, posisi saya sebagai PNS kini juga tak luput dari pengalaman saya sebagai wartawan dulu. Biar bagaimana pun, pengalaman sebagai jurnalis membuat saya banyak pengalaman dan kenalan untuk menghadapi beratnya menjalani hidup ini. Toh, kini saya juga kangen akan masa-masa liputan dulu. Kangen motret dan kangen menulis. Makanya tulisan ini pun ada karena rasa kangen saya merangkai kata yang sudah saya tanggalkan 2009 silam. ***

Senin, 18 Februari 2013

Hidup Bagai TEMBOK...!!!

Hidup Ini Bagaikan tembok. Agar Kokoh Bangunlah dengan Batu-Batu nan Kuat. Batu-batu besar itu adalah sesuatu yang berat dipikul, keras di jinjing; sesuatu yang kita perjuangkan atas nama cinta; yang senantiasa kita perjuangkan; sesuatu yang padanya kita rela berkorban, berjerih-jerih, bahkan menukarnya dengan segenap jiwa dan raga. Sesuatu itu bisa berupa keluarga, persahabatan, PEKERJAAN, atau apa pun yang begitu berharga sehingga kita harus membangunnya kuat-kuat; serta memolesnya indah-indah. Namun demikian, agar bebatuan besar itu saling rekat-merekat kuat, ia harus ditautkan dengan pasir-pasir kecil. Pasir-pasir lembut yang melindungi telapak kaki kita dari perihnya peristiwa. Pasir-pasir itu adalah kegembiraan dalam syukur, senyuman di balik peluh, serta kehangatan hubungan antar sesama. Jika demikian, maka kita akan dapati sebuah tembok yang menjadi monumen simbol kehadiran kita di dunia ini. Dan, itu tentu jauh lebih baik ketimbang hanya sekedar meninggalkan sepasang nisan di batas kubur. Nah, Mulai hari ini aku bakal sering menghadapi kamu Tembok. Pandanganku tepat menatap kamu tiap hari wahai Tembok. Terimakasih Tembok. Dari Aku yang sekarang Tepat Menghadap Tembok. I Love You TEMBOK...!!!!

Jumat, 30 April 2010

STOP Beri Mereka Uang


KEBERADAAN gelandangan dan pengemis (gepeng) di Samarinda bisa dibilang sangat banyak. Saking banyaknya, keberadaan mereka bahkan sengaja dikoordinir untuk mengemis dengan "menjual" kecacatan tubuh mereka. Sebagian besar mereka didatangkan langsung dari luar Samarinda dan dikoordinir oleh seorang 'bos' yang telah menyiapkan tempat tinggal.

Bos inilah yang merupakan koordinator gepeng yang setiap malam hari mengumpulkan hasil jerih payah mengemis sang gepeng. Bahkan, tak jarang usai mengemis, para gepeng ditelanjangi untuk memastikan tak ada uang yang mereka sembunyikan. Hasilnya, seorang bos pengemis ini bisa mengumpulkan jutaan rupaih setiap harinya. Bahkan di Surabaya, seorang koordinator gepeng memiliki mobil pribadi Honda CR-V.

Di Samarinda, bisnis gepeng memang sangat menjanjikan. Itu karena di Kota Tepian, masyarakatnya memiliki jiwa sosial yang tinggi atau bisa dibilang memiliki rasa kasian yang berlebihan. Itulah celah bagi koordinator gepeng untuk memanfaatkannya. Walau awalnya harus mengeluarkan modal karena harus mendatangkan gepeng cacat dari luar Kalimantan, toh hasilnya mereka bisa meraup puluhan kali lipat.

Lucunya, walau keberadaan markas gepeng sangat bisa diketahui aparat baik kepolisian maupun Pemkot Samarinda yang dalam hal ini Satpol PP, tapi hingga kini tak bisa menyelesaikan masalah ini, atau meringkus sang koordinator. Di Samarinda, dari pengalaman saya sebagai jurnalis, markas gepeng berada di sebagian besar gang di Jl AM Sangaji (Belibis) dan Jl Gerilya. Tapi, setiap kali dirazia, yang ditemukan hanya para gepeng tanpa ada yang mengetahui di mana dan siapa sebenarnya koordinator mereka.

Para gepeng pun setiap razia diamankan dan dibawa Satpol untuk kemudian dipulangkan ke daerah asal dengan merogoh uang pemerintah buat ongkos tiket. Lucunya, berkali-kali dipulangkan, eh, mereka lagi-lagi datang dan mengemis di jalan-jalan di sudut kota Samarinda. Artinya, bisnis ini memang menjanjikan dan membuat sang koordinator rela mengeluarkan uang buat menjemput para gepeng lagi.

Artinya, upaya itu memang tidak ada gunanya. Menurut saya, upaya yang paling ampuh adalah untuk tidak lagi memberikan uang kepada para gepeng ini. Bukannya pelit atau tak berkeprimanusiaan, tapi itulah jalan terbaik. Jika tidak ada lagi yang mau memberikan uang, tentunya perlahan para pengemis ini mundur teratur untuk tidak mengemis lagi. Selain itu, setiap uang yang kita beri kepada para gepeng ini, bukan mereka yang menikmatinya, tetapi para koordinatornya. Dari investigasi saya, para gepeng hanya diberi makan, rokok dan tempat tinggal. Selebihnya masuk ke kantong sang koordinator.

Setiap gepeng satu hari bisa mendapat uang minimal Rp100ribu. Bagi mereka yang cacatnya parah akan mendapat lebih dari itu. Mengapa, itu karena semakin cacatnya seseorang maka semakin dermawan pula warga Samarinda. Bagi saya, masalah gepeng ini adalah PR bagi calon pemimpin kota Samarinda ke depannya. Jangan dibiarkan mereka malah menjadi budak orang-orang tak bertanggung jawab buat kepentingan pribadi semata.
***

Jumat, 21 November 2008

Panduan Bunuh Diri yang Benar

1. Kalau bukan selebriti, jangan bunuh diri cepat-cepat.

Jadilah selebriti lebih dahulu. Agar kematian kamu dikenang oleh publik sebagai sebuah tragedi bersejarah. Misalnya: Kurt Cobain hingga Hitler atau Cleopatra hingga Marlyn Monroe. Kalau bukan seleb, jangan bunuh diri. Sebab nama kamu nggak bakalan masuk ke wikipedia.

2. Bunuh diri sendirian hanyalah akan menjadi noktah dalam statistik makalah mahasiswa filsafat atau kedokteran.

Maka itu, agar sukses, sebelum bunuh diri buatlah sebuah sekte. Isinya orang-orang yang senasib sepenanggungan. Jadikan diri kamu nabi mereka. Kalau mereka percaya kamu nabi, utusan tuhan, atau manusia suci… Barulah ajak mereka kedalam teori kamu akan ‘pembebasan jiwa dari raga’. Kalau kamu tidak punya pengikut, ngapain bunuh diri? Rugi.

3. Sebelum bunuh diri, bilang pada orang-orang kamu mau ‘meninggalkan dunia untuk selama-lamanya secara sengaja’.

Nah dari sana, kamu bisa lihat, orang yang peduli dengan kamu. Biasanya, ada yang nangis, ada yang meratap-ratap, dan pasti ada pula yang melarang-larang. Semakin banyak yang meratap, menangis dan melarang, semakin hebat lah kamu. Nah, kalau tidak ada yang menangis, meratap dan melarang… JANGAN BUNUH DIRI.

Ingat, kalau tidak ada yang peduli kamu mati atau hidup, JANGAN BUNUH DIRI. Sebab aksi kamu sia-sia belaka.

Belajarlah dari blogger yang membunuh blognya dengan sengaja. Apakah ia menjadi tenar? Atau malah hanya jadi angin selintas belaka? Sebab jadi blogger itu enak. Ngaku-ngaku saja pada publik bahwa ia akan membunuh blognya, pasti banyak yang akan komentar serius. Kalau sudah mengaku akan bunuh diri, tapi tidak dapat hits atau komentar, JANGAN BUNUH DIRI!

4. Jadilah fasis sebelum bunuh diri.

Kalau kamu berniat mau bunuh diri. Kamu pasti bukan fasis. Sebab hitler itu walaupun fasis, bunuh diri bukan gara-gara kepingin, tapi gara-gara Nazi Jerman sudah kalah dari sekutu.

Sebab walaupun sangat amat layak bunuh diri, fasis itu biasanya ogah mati. Malah berniat hidup selama-lamanya, agar bisa menindas manusia lain lebih lama.

Nah, kalau kamu banyak hutang, putus cinta ditinggal kekasih, terlibat masalah pelik, jangan bunuh diri. Sebab kalau banyak hutang, bilang saja kepada pemberi hutang, kamu nggak bisa bayar. Lalu cari solusinya bersama. Kalau patah hati, belajarlah menunggu. Tunggu tiga bulan lagi, pasti ada perubahan. Kalau terlibat masalah pelik, cobalah berenang. Berenang itu baik untuk menyelesaikan masalah. Tidak percaya? Jangan bunuh diri, belajar lah berenang dahulu.

5. Pakailah cara yang tidak konvensional.

Sebab kalau cuma gantung diri, minum obat nyamuk, nyilet nadi… Itu mah biasa. Dan sekali lagi, yang biasa itu tidak menimbulkan reaksi apa-apa. Ngapain kamu bunuh diri kalau tidak menimbulkan reaksi? Maka itu pergunakanlah cara yang tidak biasa.

Contoh; Jadilah orang kaya, pemilik perusahaan terkenal merangkap menteri, lalu buat perusahaan kamu ngebor tanah dan menimbulkan lumpur yang luar biasa tak terkira, bau dan panas. Nah, ketika kamu tahu, bahwa kamu sudah mencederai begitu banyak umat manusia dan harus bertanggung-jawab sementara kamu tidak tahu jawabnya, terjunlah ke lautan lumpur. Kematian kamu pasti akan membuat anak buah kamu serta merta membereskan lumpur itu cepat-cepat. Sebab mereka tidak mau atasan kamu, keluarga kamu hingga selir-selir kamu melakukan hal yang sama.

PT Kaltim Belum Terima Berkas Rachmat

SAMARINDA – Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim ternyata hingga kemarin masih belum menerima berkas banding dua kasus pejabat di lingkungan Kutai Kartanegara (Kukar), yakni kasus dugaan korupsi pembangunan tapal batas Kukar-Kutai Timur (Kutim) yang menyeret nama mantan Ketua DPRD Kukar Rachmat Santoso, dan mantan Kepala Dinas PU Kukar Sugianto.

Hal itu seperti disampaikan Panitera dan Sekretaris PT Kaltim Muljono SH kepada Koran Kaltim kemarin. Menurut Muljono, pihaknya hingga kemarin masih belum menerima dua berkas banding Rachmat Santoso dan Sugianto tersebut. “Memang berkasnya belum masuk. Kalau pun sudah masuk tentunya sudah langsung kami proses agar tidak memakan waktu lama,” ujar Muljono di ruang kerjanya kemarin.

Proses banding yang ditangani PT menurut Muljono memakan waktu hingga 60 hari. Apabila berkas masuk, proses banding pun akan langsung dikerjakan. “Pemberkasan sebuah kasus memang memakan waktu lama. Makanya, berkas banding Pak Rachmat belum kami terima mungkin karena masih dalam proses pemberkasan di PN Tenggarong,” jelas Muljono.

Mengenai wewenang penahanan terpidana yang melakukan banding yang memang berada di PT Kaltim menurut Muljono akan bisa dilakukan jika berkas bandingnya sudah mereka terima. “Gimana kami mau mengeksekusi penahanan atau tidak jika berkas bandingnya memang belum kami kami terima,” bebernya.

Seperti diketahui sebelumnya, terpidana mantan Ketua DPRD Kukar Rachmat Santoso telah divonis dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta oleh PN Tenggarong, namun Rachmat tidak menerima hasil vonis 28 Oktober lalu itu dan memilih banding ke PT Kaltim. Menariknya, karena masa tahanan kota yang disandangnya tidak diperpanjang PN Tenggarong sejak Januari lalu, maka Rachmat yang jelas-jelas divonis dua tahun penjara pun dapat bebas berkeliaran hingga berada di Jakarta dalam beberapa pekan terakhir ini.

Pihak PN pun dengan tegas mengatakan jika wewenang penahanannya saat ini berada di PT Kaltim karena Rachmat mengajukan banding. Pun demikian dengan Sugianto. Jika kasus Rachmat yang melakukan banding adalah Rachmat sendiri, lain halnya dengan Sugianto. Adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang malah melakukan banding karena majelis hakim perkara Sugianto menyatakan jika JPU telah melakukan kesalahan dalam berkas dakwaan. Hingga kini pun Sugianto dengan bebas berkeliaran walau masih tersangkut kasus hukum.

Bberbagai permasalahan hukum yang menimpa para pejabat Kukar saat ini memang serba menggantung, karena semua kasus yang ditangani PN Tenggarong mayoritas dilimpahkan ke PT Kaltim. “Persidangan di PN adalah persidangan tahap awal. Jadi memang hak siapa saja untuk memilih tidak menerima putusan kami dan mengajukan banding ke PT atau bahkan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Makanya, wewenang mengenai penahanan dan lainnya sudah berada di PT dan MA,” ujar Ketua PN Tenggarong Sunaryo Wiryo SH belum lama ini. (nat)

Zuhdi Yahya Bungkam!

SAMARINDA – Setelah menjalani pemeriksaan intensif Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim selama dua hari berturut-turut, Plt Ketua KONI Kaltim Zuhdi Yahya pun masih memilih bungkam terhadap media, terkait penyelidikan dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) tahun 2007 kepada Koni Kaltim sebesar Rp 155 miliar.

Saat hendak dikonfirmasi Koran Kaltim, Zuhdi memilih tidak berkomentar apa-apa terkait kasus tersebut. Dengan alasan agar komentar yang muncul di media tidak beragam, Zuhdi pun meminta harian ini untuk langsung konfirmasi ke Bagian Bidang Media dan Humas KONI Kaltim, yang dalam hal ini dikomando Rusdiansyah Aras sebagai ketua.

“Saya tidak berani komentar apa-apa di media. Silakan langsung ke Humas (Rusdiansyah Aras). Kami sudah melakukan rapat dan sepakat agar informasi keluar satu pintu, maka yang boleh berkomentar ke media hanya Pak Rusdi saja. Kalau mau tanya masalah lain akan saya jawab, tapi kalau masalah dugaan korupsi, ya silakan ke humas,” tegas Zuhdi Yahya kemarin.

Disinggung mengenai seputar apa pertanyaan yang diberikan jaksa terhadap dirinya, Zuhdi pun tetap memilih bungkam. “Saya belum bisa berkomentar saat ini. Nanti saja pada saatnya akan saya beber. Untuk lebih jelasnya ya langsung ke Pak Rusdi saja,” jelas Zuhdi.

Penjelasan resmi pun akhirnya keluar dari Rusdiansyah Aras. Kepada Koran Kaltim Rusdi menjelaskan jika tidak ada permasalahan sebenarnya terkait pemanggilan Zuhdi Yahya dan beberapa pengurus KONI Kaltim ke Kejati Kaltim. “Tidak ada masalah. Hanya penyelarasan data saja. Misalkan anggaran itu digunakan untuk apa dan seberapa besar. Jadi memang seputar penyelarasan data saja,” ujar Rusdiansyah Aras.

Selain itu, Rusdi pun membenarkan jika sebenarnya penyelidikan tersebut dilakukan terhadap Bagian Sosial Pemprov Kaltim. Karena KONI Kaltim salah satu penerima bansos 2007 dan merupakan penerima terbesar, makanya pihaknya dipanggil untuk diminta melakukan penyelarasan data. “Anggaran itu digunakan untuk apa dan apa buktinya, ya itu saja yang diminta oleh Kejati. Makanya tidak ada masalah karena semua data dan buktinya ada pada kami. Jadi jangan salah tafsir dulu karena sebenarnya sekali lagi memang tidak ada apa-apa,” tegas Rusdi.

Seperti diketahui, Kejati Kaltim mulai menyelidiki dugaan kasus korupsi bansos APBD Kaltim 2007 senilai Rp 155 miliar. Dana tersebut digunakan KONI untuk pengadaan alat olahraga saat PON XVII Kaltim Juli lalu. Penyalurannya dana tersebut digunakan untuk pengadaan peralatan latihan dan perlatan pertandingan, serta pemberian bonus prestasi atlet. Namun kenyataannya kabarnya ada sebagian peralatan yang disinyalir fiktif. (nat)

Kejati Endus Korupsi KONI

SAMARINDA – Organisasi olahraga tertinggi di Kaltim, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim mulai mendapat cobaan. Setelah sukses menggelar event olahraga terbesar di Indonesia yakni Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII Juli lalu, kini para pengurus KONI Kaltim harus berhadapan dengan permasalahan hukum setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim menyelidiki dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) tahun 2007 kepada KONI Kaltim sebesar Rp 155 miliar.

Tak heran, Plt Ketua KONI Kaltim Zuhdi Yahya diketahui tengah menjalani pemeriksaan intensif jaksa dalam dua hari terakhir ini. Setelah sehari sebelumnya telah menjalani pemeriksaan, Rabu (19/11) kemarin Zuhdi kembali datang ke Gedung Kejati Kaltim. Sayangnya, kedatangan Zuhdi kemarin cukup singkat, karena kabarnya hanya melengkapi berkas pemeriksaan sehari sebelumnya.

“Dia (Zuhdi Yahya) datang pagi sekali dan hanya sebentar karena melengkapi berkas pemeriksaan saja,” ujar salah seorang staf Kejati yang enggan namanya dikorankan kepada harian ini kemarin.

Dari informasi yang dihimpun Koran Kaltim di Kejati, sedikitnya sudah empat orang pengurus KONI yang menjalani pemeriksaan sejak Selasa (18/11) lalu. Sayangnya pihak Kejati masih belum bersedia mengungkapkan lebih banyak dugaan korupsi di tubuh KONI Kaltim tersebut. “Kami masih meminta keterangan mereka (pengurus KONI Kaltim). Nanti sajalah, saya janji akan mengungkapnya ke media jika kasusnya ditingkatkan ke penyidikan,” ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltim Yuspar SH MH kemarin.

Walau demikian Yuspar menjelaskan jika KONI Kaltim diduga menyelewengkan dana bansos APBD Kaltim untuk pengadaan alat olahraga saat PON XVII Kaltim Juli lalu. “Pokoknya sabar saja. Ini masih dalam tahap penyelidikan khusus,” jelasnya.

Sementara itu, dari informasi yang coba dihimpun harian ini di lingkungan KONI Kaltim kemarin, tak ada satu pun pengurus yang berani berkomentar. Bahkan, Ketua Bidang Komisi Hukum KONI Kaltim Rina Barito SH saat dikonfirmasi harian ini enggan berkomentar. “Jangan saya, minta komentar ke Pak Rusdi (Rusdiansyah Aras, Ketua Bidang Media dan Humas KONI Kaltim) saja,” ujar Rina Barito kepada Koran Kaltim kemarin.

Ya, pascamenjalani pemeriksaan sejak Selasa lalu, jajaran pengurus KONI Kaltim kabarnya langsung merapatkan barisan dan menggelar rapat mendadak pada Selasa (18/11) malam lalu. Dari informasi yang didapat, rapat tersebut memutuskan jika disepakati agar pengurus KONI Kaltim tak ada yang berkomentar ke media. “Hasil rapat memang menyepakati agar informasi yang keluar satu pintu, maka yang boleh berbicara dalam masalah ini hanya Pak Rusdi selaku Ketua Bidang Komisi Hukum KONI Kaltim,” jelas Rina Barito.

Walau demikian, dari informasi yang didapat harian ini dari orang dalam KONI Kaltim menjelaskan jika kasus dugaan korupsi yang diselidiki itu memang masalah bansos 2007 sebesar Rp 155 miliar. “Tapi yang diselidiki itu adalah Bagian Sosial Pemprov Kaltim. Nah, Kejati hanya mengambil sample bansos yang dalam hal ini KONI Kaltim, karena sebagai penerima bansos terbesar yakni Rp 155 miliar,” ujar orang dalam KONI Kaltim tersebut yang termasuk salah satu pengurus inti yang minta namanya tak dikorankan tersebut.

Dana bansos itu sendiri menurutnya disalurkan untuk pengadaan peralatan latihan dan peralatan pertandingan serta pemberian bonus terhadap atlet Kaltim berprestasi. Walau demikian, Kejati Kaltim dipastikan akan ekstra kerja keras untuk menyelidiki dugaan korupsi bansos tersebut karena saksi kunci kasus ini telah wafat, yakni almarhum Dicky Soesanto yang saat bansos itu dikucurkan menjabat sebagai ketua pengadaan peralatan. (nat)